Fenomena kemiskinan yang terjadi di seluruh dunia, tak terkecuali Indonesia, adalah tidaklah berdiri dengan sendirinya, melainkan terkait dengan kebijakan politik, para pejabat publik. Dan boleh jadi, kemiskinan di Indonesia mayoritas, diakibatkan oleh dampak kebijakan politik para pejabat publik atau penguasa, dalam membuat dan mengambil keputusan politiknya, yang membawa konsekuensi relatif serius pada kehidupan publik, lantaran kebijakan politik penguasa itu berlaku mengikat atas kehidupan warga masyarakat, sosial, dalam berbangsa dan bernegara.
Baca juga : Peluncuran buku Jakarta menyala
Kemiskinan Struktural di Tingkat Wilayah
Kemiskinan di Indonesia, terutama di Jakarta, disinyalir, bukanlah kemiskinan murni warga masyarakat itu sendiri, melainkan kemiskinan yang lahir dari dampak kebijakan politik pejabat daerahnya, mulai dari gubernur dan bawahannya, terutama sekali lurah dan sub kelurahan, seperti LMK, FKDM, RW, dan RT di wilayahnya masing-masing, tanpa terkecuali.
Sesungguhnya warga masyarakat, adalah orang yang pekerja keras, yang berusaha menghindari dari jeratan kemiskinan dan kelaparan. Mereka mampu survive, meskipun diterpa iklim dan cuaca. Fenomena itu, dapat kita saksikan secara kasat mata : lalulintas pemulung, pedagang asongan, pedagang minuman, kopi keliling, dan seterusnya. Dan mereka, sebagian besar adalah orang orang yang akan memasuki usia senja, lansia. Bahkan ada yang sudah memasuki usia senja. Miris. Memprihatinkan.
Sejauh mata memandang wilayah di Jakarta, terutama di perkampungan perkampungan yang dibawah kepemimpinan Lurah, RW, dan RT, terungkap secara implisit maupun eksplisit (vulgar dan terbuka), kemiskinan relatif menganga, social gap. Dan nyaris tak tertolong, dan dibenahi jalan keluarnya, untuk hidup lebih baik secara sosial-ekonomi. Pernah suatu hari, salah seorang Lurah di Jakarta, mengungkapkan, “ saya hanya pejabat yang menjalankan regulasi yang dibuat oleh anggota dewan (Perda) dan Gubernur (Pergub). Tidak bisa keluar dari regulasi tersebut”.
Penjelasan sang Lurah itu, secara implisit maupun implisit, bahwa kepemimpinannya adalah atas kebijakan politik para pejabat publik tersebut, sehingga tidak mengherankan jika kemiskinan di Jakarta terkait dengan struktural jabatan publik. Padahal, kebijakan politik itu, tidaklah berlaku permanen, melainkan sementara sifatnya. Karena kebijakan politik para pejabat publik itu, terkait dengan fenomena perkembangan kehidupan warga masyarakat didalamnya. Artinya, keputusan politik itu, dapat secara otomatis di koreksi pemberlakuannya, jika ada fenomena kehidupan warga masyarakat di dalamnya, terutama dalam transaksi sosial, ekonomi, dan seterusnya.
LEMAHNYA KEPEMIMPINAN
Jakarta, sempat viral dan menghiasi ruang publik, lantaran ada satu keluarga tidak bernyawa di dalam rumahnya. Dan diketahui, satu keluarga itu, mengalami depresi ekonomi. Fenomena itu, jelas membuat hati tersayat perih sebagai manusia yang diterangkan kemanusiaannya. Bahwa, pemimpin di wilayah (RW dan RT), kurang memiliki kepekaan dan kesadaran atas realitas kehidupan sosial yang senantiasa berubah, dan akan membawa konsekuensi terhadap kehidupan warga masyarakat didalamnya ( kemarin warga masyarakat itu, terlihat mapan. Namun kedepannya, belum tentu). Dan yang lebih memilukan adalah tidak hanya RW dan RT, yang kurang tanggap atas fenomena kehidupan sosial di wilayahnya, melainkan juga LMK dan FKDM. Bukankah mereka mendapatkan uang apresiasi dari daerahnya, melalui dana APBD yang dialokasikan setiap bulannya.
Fenomena lemahnya kepemimpinan di tingkat wilayah, seperti RW dan RT, relatif sangat mengusik unsur kemanusiaan. Kemarin malam, seorang perempuan paruh baya menghampiri seorang perempuan tetangganya, mengutarakan mengenai kegelisahannya. Perempuan setengah baya itu, sudah keliling kampung mengetuk pintu rumah rumah kawannya, dan berharap bisa membantunya, lantaran ketiga anaknya belum makan sejak pagi hari. Beruntungnya, ada perempuan tetangganya, yang tersentuh kemanusiaannya, dan membantu sesuai dengan kemampuannya.
Apakah pengurus di wilayah, seperti RW dan RT, tidak mengetahuinya. Wallahu a’lam bishawab ? Sepertinya, tidak mungkin. Karena pengurus RT, setiap bulannya, mengetuk pintu setiap warganya, untuk meminta uang iuran bulanan. Lalu bagaimana respon pejabat publik, yang gemar sekali membuat regulasi untuk warga masyarakat dan rakyatnya. Sementara itu, ada sebagian warga masyarakat tertindas atas kebijakan politik dibuatnya.
Kita, sebagai warga masyarakat dan warga negara sangat mengapresiasi setiap kebijakan politiknya yang dibuat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Karena kebijakan politik itu, adalah bermaksud baik bagi kehidupan warga masyarakat dan warga negaranya, agar kehidupan sosial ekonominya, lebih baik. Namun, ketika sampai pada level kepemimpinan dibawah, penjabarannya (Regulasi) pun relatif Miss, keliru. Tidak sedikit warga masyarakat dan warga negaranya, menjadi teraniaya dan tertindas kehidupannya, akibat para pemimpin di bawahnya, tidak memiliki kecakapan dan keberanian dalam menjalankannya. Apalagi fenomena KKN, kian menggurita, menjaring dan mengikat hingga ke level bawah.
Penutup
bahwa kemiskinan struktural di Jakarta bukan semata kegagalan individu, melainkan kegagalan sistem yang dibiarkan berjalan dalam diam.
Penulis:
Aswin. Penggiat sosial, Penulis lepas, Konten kreator, dan aktif di ruang sastra, Komunitas Masyarakat Sastra Jakarta (MSJ).
About the Author
