MATACONEWS – JAKARTA. “ Basri Baco…., tiga periode, “demikian suara yang di dengungan di ruang publik, menyambut kedatangan anggota dewan dari partai Golkar, yang juga menjabat wakil ketua DPRD Jakarta 2024-2029. Kehadiran Basri Baco itu, terkait dengan penyesuaian kewajiban hukum, berdasarkan undang-undang nomor 17 tahun 2014, tentang Undang Undang MD3, dan tata tertib DPRD masing-masing daerah.
RESES adalah masa istirahat atau jeda di luar sidang parlemen di Indonesia, khususnya bagi anggota DPR atau DPRD. Saat reses, mereka kembali ke daerah pemilihan (dapil) untuk bertemu konstituen, menyerap aspirasi, keluhan, dan masukan masyarakat secara langsung. Reses berfungsi menjembatani aspirasi rakyat dengan pembuat kebijakan, memastikan kebijakan nasional atau daerah mencerminkan kebutuhan riil masyarakat. Ini juga memenuhi kewajiban moral dan politis anggota legislatif untuk berkomunikasi dua arah.
Baca juga : Menteri Pendidikan mengajak para profesor masuk PAUD
Ketua PKK RW.01 : “Soroti Kesehatan Dan Pendidikan Gratis 13 Tahun”
Dalam Acara reses itu, tidak hanya digelar kegiatan monolog, melainkan juga dialog politik antara anggota dewan dengan warga masyarakat setempat. Ketika pembawa acara memberikan ruang dialog bagi warga masyarakat, seketika disambar oleh Ketua ibu PKK RW.01, Rismawati, yang juga adalah istri Ketua RW.01. Ketua PKK RW.01, mengajukan sejumlah pertanyaan terkait dengan jaminan sosial, kesehatan, dan pendidikan.
Bu Risma, mempertanyakan pendidikan gratis 13 tahun, termasuk PAUD didalamnya : Mengapa masuk PAUD dikenakan biaya pendaftaran? Pertanyaan itu adalah beralasan (reasonable), terkait dengan Kebijakan pendidikan gratis 13 tahun di Indonesia merujuk pada program Wajib Belajar 13 Tahun, yang mencakup 1 tahun PAUD, 6 tahun SD, 3 tahun SMP, dan 3 tahun SMA/sederajat. Program ini menjadi prioritas nasional dalam RPJMN 2025–2029 untuk pemerataan akses pendidikan. Program dimulai tahun ajaran 2025/2026, menargetkan anak usia 5-6 tahun wajib ikut PAUD sebelum SD. Tujuannya memperkuat fondasi kognitif, sosial, dan emosional anak menuju Indonesia Emas 2045.
Pendidikan dasar 9 tahun (SD-SMP) negeri dan swasta diwajibkan gratis berdasarkan putusan MK 2025, dengan implementasi bertahap mulai 2026 dan anggaran Rp181 triliun. Untuk PAUD dan SMA, pemerintah sediakan bantuan seperti PIP (Rp450 ribu SD, Rp750 ribu SMP, Rp1,8 juta SMA per tahun), tapi belum sepenuhnya gratis karena banyak PAUD swasta.
Ketua PKK RW.01, juga menyoroti seputar pelayanan posyandu lansia yang relatif kurang optimal, lantaran terbentur dengan alat pemeriksaan medis – kesehatan. Langkanya alat screening (seperti tensimeter atau glukometer) dan tes gula darah di Posyandu Lansia sering menjadi kendala utama dalam pelayanan rutin. Keterbatasan alat screening (screen i) seperti glukometer dan tensimeter di Posyandu Lansia, dapat menggangu program posyandu berjalan secara optimal.
pertanyaan pertanyaan itu, anggota dewan dari partai Golkar, Basri Baco, selain menyenggol peran puskesmas dalam kegiatan posyandu lansia, Basri Baco, yang juga wakil Ketua DPRD Jakarta, seketika turun tangan membantu mengatasi masalah dengan memberikan bantuan pembelian alat medis pendukung program posyandu lansia. Sementara itu, terkait dengan pendaftaran gratis untuk anak usia dini (PAUD), anggota dewan itu, menyinggung tentang adanya PAUD swasta dan PAUD negeri (pemerintah).
Renovasi Balai Warga Dan Syarat Komitmen Politik
Reses anggota dewan adalah kegiatan politik nasional dan daerah. Anggota DPRD Jakarta, yang juga wakil ketua DPRD Jakarta, Basri Baco, mengetahui dan berusaha memanfaatkan momentum itu, untuk kepentingan politiknya kedepan. Basri Baco, secara terang-terangan dan terbuka, mengungkapkan, jika wilayah ingin di fasilitasi kebutuhannya, makan harus siap menjadi basis politik dukungannya, kontrak politik. Bahkan hal itu, kembali diulang saat menjawab pertanyaan dari Ketua RW.01, Kelurahan Harapan mulia, Kecamatan Kemayoran, Jakarta pusat, Agus Somantri.
Ketua RW.01, mengungkapkan kegelisahannya terkait dengan renovasi balai warga masyarakat, RW.01. Menurutnya, Dinas terkait Pemda Jakarta, sudah melakukan survey fisik balai warga masyarakat RW.01, dan di setujui akan dilakukan renovasinya pada tahun 2026. Namun, setelah di konfirmasi renovasi itu, Dinas terkait, mengatakan, bahwa kegiatan pengajuan renovasi balai warga masyarakat, tidak dilaksanakan pada tahun 2026, melainkan pelaksanaannya pada (ditunda hingga) 2027, lantaran terkait dengan budget anggaran program.
Menanggapi permintaan bantuan dari Ketua RW 01, itu, politisi dari partai Golkar itu pun menjawabnya secara lugas dan tuntas, bahwa Ketua RW, bisa mengirimkan file renovasi kepada dirinya. Bahwa dirinya, akan segera membantu memberikan file itu kepada komisi terkait, komisi B. “Namun ada syaratnya, “demikian ujar wakil Ketua DPRD tersebut, “kita bisa membicarakannya secara rahasia, berdua, “tukas sang politisi dari partai beringin. SECARA tegas, tidak ingin dirinya hanya di manfaatkan, melainkan harus dibangun kesepakatan dan komitmen politik kedepannya. “Berani nggak….., “Basri Baco, mengungkapkan tantangannya, di ruang publik.
Acara Meriah Dengan Kuis Berhadiah
Dalam kegiatan reses anggota dewan dari partai Golkar, Basri Baco, Jumat, 13 Februari 2026, melakukan kuis berhadiah, menutup kegiatan Acara resesnya, di wilayah RW.01, Kelurahan Harapan mulia, Kecamatan Kemayoran, Jakarta pusat. Pertanyaan pertanyaan diajukannya seputar atau terkait dengan kegiatan politik nasional dan daerah, seperti berapa jumlah partai, berapa jumlah komisi, berapa jumlah daerah pemilihan, dan seterusnya. Kuis berhadiah itu pun direspon cepat oleh warga masyarakat dengan semangat dan antusias. (A)
About the Author
