MATACONEWS – Jakarta. Sebuah pernyataan kritis dilontarkan terkait praktik sensor dan moderasi konten di platform media sosial. Keluhan ini menyoroti ketidakseimbangan penanganan antara konten yang mendukung isu Palestina dengan penyebaran hoax di dalam negeri.
“Tapi kemarin saya pasang foto saya ketika saya di Palestina. Cepat sekali langsung dihilangkan, Pak. Oke, itu distribusinya, Pak,” ujar sumber dalam pernyataannya, Sabtu (28/10). Ia mempertanyakan mengapa konten terkait Palestina langsung ditindak, sementara hoax di dalam negeri kerap dibiarkan berlama-lama.
Baca juga : Program MBG, BGN Memberikan persyaratan Kepada Mitra SPPG
“Bukan distribusinya, kenapa bagi sebuah isu-isu tertentu, self-censorship dilakukan. Tapi bagi hal-hal yang memang mengganggu di Indonesia, baik itu hoax terkait kesehatan, hoax terkait pemerintahan, hoax yang mengadu domba masyarakat terkait SARA, itu kenapa lama? Tapi kalau urusan Palestina langsung hilang tuh,” tegasnya.
Ia juga menyoroti kurangnya transparansi dari platform digital terkait jumlah pengguna dan algoritma yang digunakan. “Kenapa bisa seperti itu? Apa penjelasannya? Apa keberpihakannya terhadap pengguna kita? Berapa pengguna di sini? Itu juga kita nggak pernah dapat, Pak. Saya selalu tanya, kita berapa sih? Kenapa kami pun tidak bisa tahu pengguna? Kan secara teknologi semua terdata, Pak. Itu algoritma pun sampai sekarang nggak bisa dibuka. Setiap negara akan melakukan caranya masing-masing, Pak.”
Ketimpangan Moderasi Konten
Pernyataan ini memicu perdebatan tentang bagaimana platform media global menerapkan kebijakan moderasi konten di Indonesia. Di satu sisi, konten solidaritas Palestina kerap dianggap sensitif dan cepat dihapus. Di sisi lain, hoax yang meresahkan masyarakat lokal seringkali membutuhkan waktu lebih lama untuk ditangani.
Pertanyaan tentang transparansi algoritma dan jumlah pengguna juga menjadi sorotan. Banyak pihak mendesak platform digital untuk lebih terbuka, mengingat dampak besar media sosial terhadap opini publik dan ketahanan informasi nasional.
Imbauan untuk Keadilan Digital
Pengamat media sosial menilai perlunya keseimbangan dalam moderasi konten. “Platform harus konsisten. Jika ingin menegakkan aturan, lakukan secara adil untuk semua jenis konten, baik yang berskala internasional maupun domestik,” ujar salah satu pengamat.
Hingga berita ini diturunkan, pihak platform media sosial yang dimaksud belum memberikan tanggapan resmi terkait kritik t Buersebut. (A)
About the Author
