Li Claudia Chandra, Mengungkap Dugaan KKN Menteri Airlangga, Pada Proyek PSN

MATACONEWS – Batam. Anggota DPR RI, Li Claudia Chandra, melontarkan pernyataan mengejutkan terkait dugaan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang melibatkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dalam proyek strategis nasional (PSN) di Batam.

Li Claudia menyoroti kebijakan PSN yang dinilainya bermasalah sejak era kepemimpinan Airlangga. Ia menduga ada pemberian proyek kepada kader Partai Golkar, yakni Maruf, yang merupakan ketua DPD Provinsi. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar tentang transparansi dan akuntabilitas pengelolaan proyek strategis nasional.

Pernyataan Li Claudia: “Saya NggPeduli Partai, yang Penting Kebijakan Jelas”

Baca juga: Antroposentris, 99% Pejabat Indonesia korup

Dalam rapat tersebut, Li Claudia secara terbuka mempertanyakan dasar kebijakan PSN Batam. Ia mengkritik ketidakjelasan arah pengelolaan kawasan Batam, apakah akan dikelola oleh pemerintah atau kembali diserahkan kepada swasta seperti masa lalu.

“Pak Menteri izin, Pak Allen tau nih, jadi ceritanya PSN ini memang bukan di jaman kami. Tetapi di jaman Pak Erlangga. Pak Erlangga dengan permenkonya memberikan PSN kepada ketua Partai Golkar DPD Provinsi, yaitu Pak Ma’ruf, Pak,” ujar Li Claudia di hadapan para pejabat.

Ia menegaskan bahwa dirinya tidak peduli dengan latar belakang partai, tetapi ingin memastikan bahwa kebijakan pemerintah berjalan sesuai koridor.

“Saya nggak peduli partai apa nggak partai. Saya pengen tau kebijakan pemerintah yang menjalankannya mana. Kita akan pegang di situ. Jadi kita nggak harus singgung ini orang itu orang. Saya nggak peduli.”

Kritik Terhadap Ketidakjelasan Kebijakan PSN Batam

Politisi ini juga menyoroti kebingungan di level Kementerian Koordinator terkait masa depan Batam. Ia meminta agar pemerintah segera menentukan sikap, apakah akan melanjutkan skema lama atau melakukan perubahan.

“Jadi saya tanyakan tadi ke Pak Menko nih, Wakil Pak Menko kan. Sebetulnya kebijakannya apa? Apa Batam akan mengelola? Atau seperti dulu swasta? Itu yang kita jalankan ke depan. Jadi kita ngeribut nggak jelas. Itu yang saya mau kejar nanti.”

Ia juga mengaku sudah mendengar berbagai kasus terkait proyek PSN, namun fokus utamanya adalah kepastian kebijakan pemerintah.

“Saya sudah dengar kasus itu juga. Saya nggak peduli. Tapi yang penting stance kita apa. Kalau kita sebut yang lalu, ya kita jalankan. Kalau berubah, ya kita berubah.”

Desakan untuk Transparansi dan Kepastian Hukum

Li Claudia menekankan bahwa dirinya tidak bisa memutuskan kebijakan berdasarkan kehendak pribadi. Ia mendesak Menteri Koordinator untuk segera mengambil keputusan yang jelas, sehingga investasi dan pembangunan di Batam tidak terus terkatung-katung.

“Ibu nanti yang buat ini. Buat apa, ngundang investor dan lain-lain. Itu juga bagus. Tapi saya pengen tau kebijakannya apa. Jadi saya nggak bisa memutuskan suka-suka saya. Menko ngapain? Kalau Menko bingung, kita tanya presiden. Pak, Batam mau diapain? Kalau Anda butuh ruang, saya bisa kasih. Tapi kebijakannya jelas.”

Pernyataan ini memicu reaksi publik dan kalangan pengamat kebijakan. Mereka menilai bahwa dugaan KKN dalam proyek PSN harus segera diusut tuntas agar tidak menimbulkan preseden buruk bagi iklim investasi nasional. (A).