Menteri Pertanian, Amran Sulaiman, Balas Kritikan Ferry Amsari, Secara Menohok Dan Tajam

Mataconews – Polemik soal klaim swasembada pangan kembali memanas. Pengamat Hukum Tata Negara, Feri Amsari, dengan lantang menuding pemerintah telah membohongi publik terkait data impor beras dan kemandirian pangan nasional.

Namun, pernyataan tersebut langsung mendapat respons tajam dari Menteri Pertanian RI, Amran Sulaiman. Dengan gaya bicaranya yang khas dan menohok, Amran mempertanyakan kapasitas Feri di bidang pertanian.

“Data Palsu” dan Lahan Sawah yang Menyusut

Dalam pernyataannya, Feri Amsari meragukan kemampuan Indonesia mencapai swasembada pangan. Menurutnya, klaim tersebut tidak masuk akal tanpa diiringi data pertambahan luas lahan sawah.

Baca juga : Presiden Prabowo Subianto, akan tertibkan pengamat yang tidak patriotik

“Tidak mungkin Indonesia soal swasembada pangan. Kita harus counter dengan data. Datanya itu baru bisa masuk akal kalau jumlah sawah bertambah. Fakta datanya mengatakan jumlah sawah di Indonesia tidak bertambah, malah makin berkurang,” ujar Feri, yang juga dikenal sebagai sarjana hukum.

Feri pun menyoroti apa yang ia sebut sebagai “data palsu” terkait impor beras, serta mengkritik logika pemerintah yang dinilai keliru dalam memahami hubungan antara luas lahan dan produksi tanaman.

Amran Sulaiman: Jangan Campur Aduk Lahan dan Tanaman

Menteri Amran tak tinggal diam. Dengan nada tinggi, ia membedah kesalahan mendasar yang menurutnya dilakukan oleh Feri Amsari. Amran menegaskan bahwa Feri tidak memahami perbedaan mendasar antara luas lahan dan luas tanaman.

“Ini persepsinya mereka, luas lahan turun, tanaman juga turun. Itu keliru, Bu. Kenapa? Tanaman kita itu IP-nya (Indeks Pertanaman) 1,5 naik menjadi 1,9, bahkan 2 sekarang. Ada pompanisasi, ada irigasi,” tegas Amran.

Ia menjelaskan bahwa dengan teknologi pompanisasi dan irigasi yang masif, satu hektar lahan bisa menghasilkan tiga kali panen dalam setahun. “1 hektar itu bisa jadi 3 hektar. Karena tanam 3 kali 1 tahun. Nah, ini yang pengamat ini tidak paham. Dia tidak paham bedakan luas lahan dan luas tanaman,” sindir Amran.

Potensi 21 Juta Hektar vs Realita

Amran memaparkan data teknis bahwa potensi lahan pertanian Indonesia sebenarnya mencapai 7,4 juta hektar. Dengan indeks pertanaman (IP) hingga 3 kali setahun, potensi luas tanaman bisa mencapai 21 juta hektar.

“Yang tergarap hari ini baru 11 juta. Potensinya 7 kali 3. Kami kembangkan rawa 800 ribu hektar, cetak sawah 200 ribu hektar. Mungkin dia tidak baca utuh karena bukan bidangnya. Sehingga dia hanya mengetahui berkurang lahan, satu faktor yang dia baca,” tegas Amran.

Kritik Balik: Sarjana Hukum Jangan Mengamat Pertanian

Feri sebelumnya menyindir bahwa “repotnya jika sarjana hukum mengamati pertanian” karena harus diajari lagi dari S1 hingga S4. Namun, pernyataan itu justru menjadi bumerang ketika Amran membalikkan logika tersebut dengan menunjukkan data teknis yang lebih mendalam.

“Yang repotnya kita, kalau sarjana hukum mengamat pertanian. Karena harus diajari mulai lagi,” ucap Amran menirukan nada kritik, sembari menegaskan bahwa kebijakan pangan harus dinilai dengan ilmu yang tepat, bukan sekadar asumsi. (A)

Kesimpulan

perdebatan ini menyadarkan banyak pihak bahwa isu ketahanan pangan tidak sesederhana hitung-hitungan lahan, tetapi melibatkan indeks pertanaman, teknologi irigasi, serta kebijakan pompanisasi yang tengah digencarkan pemerintah.