Mataconews – Pernyataan mendiang tokoh nasional sekaligus tokoh Islam, Muhammad Natsir, kembali mengemuka dan relevan hingga saat ini. Dalam salah satu pesannya, Natsir dengan tegas menyatakan bahwa mengkritik pemerintah adalah fardhu ain (kewajiban individu) bagi setiap warga negara yang melihat ketidakbenaran.
Namun, Natsir juga mengingatkan bahwa kritik tersebut harus disampaikan dengan cara yang benar, bukan dengan kebencian atau penghinaan.
Menurut Natsir, jika seseorang merasakan adanya kebijakan yang tidak benar, maka ia tidak boleh hanya diam karena takut. Memberikan alternatif solusi yang lebih baik adalah bagian dari kewajiban bersama. Prinsip ini disebutnya sebagai al-amru bil ma’ruf wa nahi anil munkar—menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran.
Baca juga : Presiden Prabowo Subianto, akan tertibkan pengkritik pemerintah
“Setiap orang punya tanggung jawab itu. Bukan karena benci, tapi karena ikhlas ingin memperbaiki,” begitu kurang lebih inti pesan Natsir.
Lebih lanjut, Natsir menjelaskan bahwa tujuan utama dari nahi munkar adalah menolong saudara yang sedang dalam kesalahan, bukan untuk menjatuhkan atau mempermalukan. Kritik yang dilandasi rasa takut kepada Allah dan kasih sayang kepada sesama akan lebih membangun peradaban. Saya
“Tolonglah dia keluar dari kegabungannya, supaya jangan hancur karena keyakinan yang keliru. Bukan karena kebencian. Kebencian bukanlah niat dalam mencegah kemungkaran,” ujar Natsir.
Pesan ini mengajarkan bahwa mengkritik boleh, bahkan wajib, tetapi harus dengan adab, niat ikhlas, dan tetap menjaga persatuan. (A).
Menteri Agama Republik Indonesia, Nasaruddin Umar, mengingatkan kepada publik tanah air tentang program pemerintah, yakni…
Dalam temu pimpinan pejabat negara, Presiden Prabowo Subianto, memanggil Menteri Bahlil Lahadalia, mengingatkan agar mencabuli…
Fenomena menarik di ruang publik terjadi, antara ketua ormas di tanah abang, Hercules dengan Menteri…
Fenomena oknum aparat hukum, kembali menguat kepermukaan Publik tanah air. Hal itu, terungkap secara eksplisit…
Kasus ijazah palsu Jokowi, memasukkan babak baru, yang semakin panas pasca tersangka Rismon Sianipar, mendapatkan…
Mantan wakil presiden RI, periode 2014-2019, Jusuf Kalla, kembali melakukan kritik terhadap kebijakan politik pemerintahan…