Jakarta

Pemerintah Jakarta menyatakan : “Siap Mengikuti Kebijakan Pemerintah Pusat, Tentang WFH”

Berbagi and sharing

Mataconews- Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyatakan kesiapannya untuk mengikuti kebijakan pemerintah pusat terkait penerapan sistem Work From Home (WFH) atau Work From Everywhere (WFE).

Keputusan ini disampaikan langsung oleh perwakilan pemerintah Jakarta, yang menegaskan bahwa pihaknya tidak akan kesulitan atau terbebani dalam menjalankan arahan tersebut.

“Pemerintah DKI Jakarta akan mengikuti sepenuhnya apa yang menjadi arahan pemerintah pusat. Ini bukan sesuatu yang menjadi beban ataupun kesulitan bagi kami,” ujar petugas dalam keterangannya.

Baca juga : Kemiskinan struktural di Jakarta Menyala

Saat ini, Pemerintah Jakarta masih menunggu penerbitan Peraturan Menteri (Permen) yang akan menjadi dasar hukum resmi pelaksanaan kebijakan tersebut. Dengan terbitnya aturan tersebut, mekanisme WFH dapat segera diimplementasikan secara terstruktur.

“Kami sedang menunggu apakah Permennya segera dikeluarkan untuk pengaturan itu,” pungkasnya.

Kebijakan WFH ini dinilai akan memberikan fleksibilitas bagi para pekerja serta mendukung upaya pengendalian mobilitas dan kualitas udara di Ibu Kota. (A).

Admin Matacon

Aswin di percaya sebagai pimred media portal berita mataconews. Dirinya, adalah seorang yang gemar sekali memulung hikmah dari kalangan bawah, marginal. Kini dirinya, aktif sebagai seorang Content kreator, Freelance writer, dan juga aktif di Komunitas Masyarakat Sastra Jakarta

Recent Posts

Refly Harun, Panik ! Menyikapi Isu Perselingkuhan Dirinya Dengan Tifa, Diruang Publik ?

Kasus ijazah palsu Jokowi, memasukkan babak baru, yang semakin panas pasca tersangka Rismon Sianipar, mendapatkan…

2 jam ago

Mantan wakil presiden, Jusuf Kalla, Kritik Kebijakan Politik Pemerintah Terkait Dengan WFH : “ Bukan Solusi Jitu Tekan BBM “

Mantan wakil presiden RI, periode 2014-2019, Jusuf Kalla, kembali melakukan kritik terhadap kebijakan politik pemerintahan…

9 jam ago

Menko Airlangga, Akan melakukan pembatasan atau pengaturan pembelian BBM bersubsidi 50 L Perhari

Dari luar negeri, Menteri MenKo Perekonomian, Airlangga Hartarto, melakukan konferensi pers terkait dengan pembatasan atau…

2 hari ago

Pengacara Ade Darmawan, Meminta Polisi Untuk Menyelidiki Dugaan Keterlibatan Charlie Chaplin, Dalam Kasus ijazah palsu Jokowi

Pengacara Ade Darmawan, kembali mendatangi panggilan Polda Metrojaya, terkait dengan penandatanganan berkas perkara yang dilaporkannya.…

4 hari ago

Farhat & Rismon Bongkar Perselingkuhan Refly Harun & dr Tifa

Pengacara Farhat Abbas dan Rismon, berusaha membongkar diduga adanya hubungan emosional-perselingkuhan ntara Tifa dengan Refly…

4 hari ago

dr. Tifa Tifauzia, Cemas Dan Panik Tak Mendapatkan RJ Dari Jokowi, Singgung Andi Azwan Dan Farhat Abbas

Fenomena kasus ijazah palsu Jokowi, semakin panas pasca Rismon Sianipar, mendapatkan restoratif justice dari presiden…

5 hari ago