Presiden RI, Prabowo Subianto, Akan Menertibkan Pengamat Yang Tidak Suka Dengan Pemerintah

MATACONEWS – Jakarta – Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan akan menertibkan para pengamat yang dinilainya tidak mendukung pemerintah dan berupaya menciptakan kecemasan di masyarakat. Pernyataan tegas itu disampaikan Prabowo dalam sebuah kesempatan di Jakarta, merespons kritik yang kerap muncul dari sejumlah kalangan pengamat.

“Saya melihat ada pengamat yang memang tidak suka pemerintahnya sendiri berhasil. Menurut saya, sikap mereka itu sikap yang sempit, bukan sikap patriotik. Mungkin karena merasa kalah, tidak punya kekuasaan, atau ada pihak yang hilang rezeki, terutama maling-maling, koruptor-koruptor,” ujar Prabowo.

Kepala Negara menegaskan bahwa pihaknya kini memiliki akses penuh terhadap data intelijen, berbeda saat dirinya masih berada di luar pemerintahan. Dengan data tersebut, ia mengaku mengetahui siapa saja aktor di balik kritik yang dinilainya tidak konstruktif.

Baca juga : Program MBG Presiden Prabowo Versus PDIP

“Yang merasa rugi dengan pemerintah kita, kita mau tertibkan. Jadi saya juga punya data-data intelijen. Kalau dulu saya di luar pemerintah, sekarang saya presidennya, jadi tiap hari saya dapat laporan intel. Saya mengerti, saya sudah tahu siapa yang membiayai. Pada saatnya kita tertibkan itu semua,” tegasnya.

Meski demikian, Prabowo mengaku saat ini masih mengedepankan pendekatan persuasif dan meyakinkan publik melalui bukti-bukti konkret. Ia percaya bahwa rakyat akan memahami kebijakan pemerintah jika disertai data yang valid dan transparan.

“Tapi sekarang saya masih berusaha dengan cara-cara yang meyakinkan. Saya percaya dengan evidence based, dengan bukti, rakyat kita akan mengerti. Jadi pengamat-pengamat menurut saya ada yang motivasinya ingin menimbulkan kecemasan rakyat,” tambahnya.

Pernyataan Presiden ini langsung menuai beragam reaksi. Sejumlah kalangan mendukung langkah tegas Prabowo dalam menjaga stabilitas nasional, namun tak sedikit pula yang mengingatkan pentingnya menjaga ruang kritik dan kebebasan berpendapat di negara demokratis.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak-pihak yang disebut sebagai pengamat yang kerap mengkritik pemerintah. (A).