Presiden Prabowo Subianto Memanggil Menteri ESDM Bahlil Lahadalia Demi Kepentingan Nasional : “ Cabut Izin Usaha Tambang”

MATACONEWS – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, secara tegas memanggil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, dalam rangka evaluasi besar-besaran izin usaha tambang di Indonesia.

Dalam pertemuan yang berlangsung di Istana Negara tersebut, Presiden Prabowo menyampaikan ultimatum keras demi menyelamatkan kepentingan nasional dan rakyat.

Baca juga : Menteri Airlangga Membatasi Penggunaan BBM

“Segera evaluasi. Kalau nggak jelas, cabut semua itu,” tegas Prabowo, dikutip Mataconews pada [tanggal hari ini].

Presiden menegaskan bahwa pemerintah tidak lagi memiliki waktu untuk bersikap lunak terhadap pengelolaan sumber daya alam yang tidak transparan.

“Kita sudah nggak ada waktu untuk terlalu kasihan. Nggak ada kasihan sekarang. Kita hanya membela kepentingan nasional dan kepentingan rakyat,” ujarnya dengan nada tegas.

Prioritas Rakyat, Bukan Kelompok

Kepala Negara juga menyoroti praktik perizinan yang selama ini dinilai menguntungkan kelompok tertentu. Menurutnya, kepentingan kolektif harus berada di atas segalanya.

“Kepentingan kawan, kepentingan konco, kepentingan keluarga, kepentingan kelompok itu nomor berapa? Evaluasi segera,” tambah Prabowo.

Target Waktu: 1 Minggu

Awalnya, Menteri Bahlil mengusulkan waktu evaluasi selama dua minggu. Namun, Presiden Prabowo langsung mengoreksinya.

“Berapa hari laporan kembali ke saya? Dua minggu? Enak aja. Dua minggu? Satu minggu,” perintah Presiden dengan sikap lugas.

Cabut Izin dan Alih Kelola ke Negara

Prabowo Subianto menginstruksikan agar seluruh Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang tidak sesuai prosedur dan merugikan negara segera dicabut.

“Kita cabut semua IUP. Prinsip-prinsip yang nggak beres kita cabut. Harus dipegang negara dan kita bisa nanti memperkuat institusi-institusi kita,” pungkasnya.

Langkah tegas ini diyakini sebagai awal dari reformasi tata kelola tambang nasional yang lebih berpihak kepada rakyat. Publik kini menanti aksi nyata dari Kementerian ESDM dalam satu minggu ke depan. (A).