Anggota DPRD Jakarta Wa Ode Herlina Didesak Jawab Polemik Pengurus AJ-DKJ, Pilih Menghindar saat Reses di Kemayoran

JAKARTA — Fenomena politik Jakarta kembali mewarnai ruang publik di Kelurahan Harapan Mulia, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat. Anggota DPRD Jakarta dari Fraksi PDI-P, Wa Ode Herlina, menggelar kegiatan reses di wilayah tersebut pada Sabtu, 12 September 2026.

Kegiatan reses itu dihadiri sejumlah tokoh, di antaranya Lurah Harapan Mulia, Ketua RW 06 dan RW 01, serta undangan yang didominasi pengurus PKK, Jumantik, Dasawisma, LMK, FKDM, dan RT 01–15.

Reses Fokus Bahas Sampah Jakarta

Dalam kegiatan tersebut, Wa Ode Herlina lebih banyak membahas persoalan sampah di Jakarta sesuai Peraturan Daerah (Perda) Jakarta. Ia menyoroti Perda Nomor 3 Tahun 2013 yang telah diubah dengan Perda Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah.

Selain itu, anggota DPRD Jakarta dari Komisi B yang membidangi Pariwisata dan Kebudayaan ini juga sempat menyinggung pemberdayaan kesenian, seperti lomba festival musik jalanan dan Sohibul Hikayah, dengan hadiah mencapai puluhan juta rupiah yang akan diselenggarakan tahun ini.

Menolak Dijawab, Wa Ode Herlina Menghindar Soal AJ-DKJ

Namun, suasana berubah ketika politisi PDI-P itu diminta menjawab pertanyaan seputar Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 4 Tahun 2020. Regulasi ini masih menyisakan persoalan serius bagi seniman dan budayawan terkait eksistensi, fungsi, dan kredibilitas lembaga kesenian dan kebudayaan di Taman Ismail Marzuki (TIM), Cikini, Jakarta Pusat.

Wa Ode Herlina segera menghindar dan masuk ke dalam mobil, menolak menjawab dengan alasan bukan tugas pokoknya di komisi terkait. Padahal, di komisinya ia membidangi persoalan Pariwisata dan Kebudayaan.

Pengurus AJ-DKJ Diduga Cacat Hukum

Sebagaimana diketahui, persoalan pengukuhan pengurus AJ-DKJ diduga cacat hukum karena telah melanggar sejumlah pasal dalam Pergub yang dianggap sangat penting bagi masa depan DKJ ke depan. Adapun pasal-pasal yang dilanggar menyangkut kuota anggota DKJ dan transparansi uji layak kapasitas anggota DKJ.

Seniman Jakarta Siap Demo dan Gugat ke PTUN

Dalam diskusi publik di ruang PDS HB Yassin, para narasumber dan komunitas seni di Jakarta menyatakan akan tetap mengikuti dan mengawasi kebijakan politik Gubernur Jakarta, Pramono Anung.

Mereka berencana menggelar demo di depan Balai Kota Jakarta untuk menyuarakan aspirasi dan menuntut evaluasi kebijakan politik Gubernur Pramono Anung. Jika tidak ditanggapi, mereka akan melakukan gugatan hukum ke PTUN.