Mataconews – Nama Jusuf Kalla kembali mencuat setelah pernyataannya dianggap kontroversial dalam sebuah acara organisasi Pemuda Pancasila. Dalam forum tersebut, mantan Wakil Presiden Republik Indonesia itu secara blak-blakan menyebut bahwa bangsa ini membutuhkan sosok “preman” dari luar pemerintahan.
“Kita butuh preman di luar pemerintahan,” ujar JK, sapaan akrabnya, di hadapan kader Pemuda Pancasila.
Meluruskan Makna “Preman” Versi JK
Baca juga : Jusuf Kalla, kritik kebijakan pemerintah, Purbaya Yudhi Sadewa
Jusuf Kalla kemudian meluruskan makna preman yang dimaksudnya. Menurut dia, preman dalam konteks ini bukan berarti orang yang suka berkelahi atau tindak kriminal, melainkan:
· Orang yang bekerja di luar struktur pemerintahan (swasta, wirausaha, dll.)· Berani mengambil risiko, terutama dalam bidang perdagangan dan pembangunan ekonomi
· Menggunakan “otot” secara produktif, bukan untuk kekerasan
JK menegaskan:
“Otot kita bukan untuk berkelahi, walaupun berkelahi bukan hal yang tidak perlu. Tapi kita butuh orang yang bebas, orang swasta, yang melaksanakan pembangunan.”
Kritik Halus terhadap Birokrasi?
Pernyataan ini sekaligus menjadi kritik tersirat terhadap budaya birokrasi yang lamban. JK mengingatkan bahwa jika semua orang ingin bekerja di pemerintahan, demokrasi akan “penuh” dan pembangunan terhambat.
“Kalau semuanya ingin bekerja di pemerintah, penuhlah demokrasi. Kapan sampainya bangsa ini?” tegasnya.
Reaksi Publik: Dukungan vs Kecaman
Tak pelak, pernyataan JK menuai pro dan kontra. Sebagian menilai bahwa yang dimaksud JK adalah semangat kewirausahaan dan kemandirian. Namun sebagian lain menganggap istilah “preman” tetap memiliki konotasi negatif di tengah masyarakat. (A).
Y
About the Author
