Mataconews – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, akhirnya angkat bicara mengenai rencana efisiensi anggaran di tengah ketidakpastian global. Dalam pernyataannya, ia membeberkan skenario yang digunakan pemerintah untuk mengantisipasi dampak ekonomi akibat konflik yang sedang berlangsung.
Airlangga menjelaskan bahwa langkah pemotongan anggaran saat ini merupakan bagian dari strategi fiskal untuk menjaga disiplin, terutama agar defisit tidak melebihi batas aman 3 persen. Berbeda dengan situasi kritis atau krisis yang biasanya membutuhkan skenario darurat, pemerintah kali ini mengambil langkah antisipatif dengan menyesuaikan anggaran secara bertahap.
“Ini adalah skenario perang yang relatif panjang. Kita belum tahu konflik ini akan berlangsung berapa lama. Saat ini kita sudah memasuki bulan kelima, dan perkiraan awal bisa mencapai enam bulan hingga akhir tahun. Itu adalah worst case scenario-nya,” ujar Airlangga.
Meski demikian, ia menekankan bahwa situasi masih sangat dinamis. Konflik baru berlangsung sekitar dua minggu, sehingga pemerintah masih terus mengevaluasi perkembangan dari waktu ke waktu. “Seperti saat pandemi COVID-19 lalu, kita juga melakukan evaluasi secara dinamis. Jadi belum ada angka pasti, semuanya tergantung perkembangan harga dan durasi perang,” tambahnya.
Lantas, sektor mana saja yang menjadi fokus efisiensi? Airlangga menegaskan bahwa program-program prioritas dan unggulan tetap berjalan tanpa pemotongan. Anggaran besar seperti MDG dan Kopansi Desa Merah Putih disebutnya tidak akan tersentuh, karena merupakan investasi jangka panjang bagi masyarakat.
“Anggaran program unggulan tidak ada yang diubah. Semua tetap berjalan, karena itu adalah investasi untuk masa depan. Yang kita lakukan adalah optimalisasi, termasuk potensi penambahan anggaran dari sektor-sektor lain,” jelasnya.
Pernyataan ini diharapkan dapat memberikan kejelasan bagi publik dan pelaku pasar mengenai arah kebijakan fiskal pemerintah ke depan. Pemerintah, kata Airlangga, akan terus memantau perkembangan global dan menyesuaikan kebijakan agar tetap responsif namun tidak mengganggu stabilitas ekonomi nasional. (A).
Kasus ijazah palsu Jokowi, memasukkan babak baru, yang semakin panas pasca tersangka Rismon Sianipar, mendapatkan…
Mantan wakil presiden RI, periode 2014-2019, Jusuf Kalla, kembali melakukan kritik terhadap kebijakan politik pemerintahan…
Dari luar negeri, Menteri MenKo Perekonomian, Airlangga Hartarto, melakukan konferensi pers terkait dengan pembatasan atau…
Pengacara Ade Darmawan, kembali mendatangi panggilan Polda Metrojaya, terkait dengan penandatanganan berkas perkara yang dilaporkannya.…
Pengacara Farhat Abbas dan Rismon, berusaha membongkar diduga adanya hubungan emosional-perselingkuhan ntara Tifa dengan Refly…
Fenomena kasus ijazah palsu Jokowi, semakin panas pasca Rismon Sianipar, mendapatkan restoratif justice dari presiden…