PDI-P Bertengkar Internal soal Anggaran MBG: Said Abdullah Pasang Badan Lawan Adian Napitupulu di DPR RI

JAKARTA – MATACONEWS, 1 Maret 2026 – Kontroversi anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memicu pertengkaran internal PDI-P di DPR RI. Kader partai besutan Megawati Soekarnoputri ini saling tuding soal sumber dana MBG yang diduga ambil jatah APBN Pendidikan 20%. Fenomena tarik ulur politik PDI-P ini ramai diperbincangkan publik nasional.

Tarik Ulur Politik PDI-P soal Anggaran MBG DPR RI

DPP PDI-P, diwakili Adian Napitupulu, menggelar konferensi pers kritis terhadap anggaran MBG, Jakarta, 25 Februari 2026. Menurut Adian, dana program unggulan Prabowo ini diambil dari APBN Pendidikan Nasional sebesar 20%, yang seharusnya prioritas anak usia dini dan PAUD. Strategi ini disebut sebagai “politik tarik ulur”: isu ditarik ke ruang publik untuk cari simpati, lalu ditarik ulang jika gagal.

Baca juga : Program MBG Presiden Prabowo Versus PDI-P

Program MBG sendiri telah disetujui lintas fraksi di DPR RI sejak APBN 2025-2026. Namun, manuver PDI-P ini memicu perdebatan sengit di Senayan, Jakarta, antara kadernya sendiri.

Said Abdullah Sangkal Isu DPP PDI-P, Siap Bertanggung Jawab

Berbeda pendapat, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah, kader senior PDI-P, menyangkal tudingan rekan sejawatnya. “Anggaran MBG sudah dibahas dan disetujui pemerintah sejak 2025-2026, tertuang dalam APBN. Seluruh fraksi, termasuk PDI-P, bulat menyetujui,” tegas Said Abdullah, politisi berkepala plontos ini.

Said bahkan siap pasang badan demi bela kesepakatan itu. “Saya dan seluruh anggota DPR bertanggung jawab etik dan konstitusional atas persetujuan anggaran MBG. Kami, terutama saya sebagai Ketua Banggar, tidak akan berpaling,” janjinya di ruang publik.

Pertengkaran internal PDI-P ini menarik perhatian publik jelang pembahasan APBN 2027. Apakah ini strategi oposisi atau konflik kepentingan fraksi?

Klarifikasi Anggaran : MBG Tidak Mengganggu Anggaran Pendidikan

PendidikanIsu penggunaan dana pendidikan untuk MBG juga dibantah keras oleh pemerintah dan DPR. Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, menegaskan bahwa anggaran pendidikan justru bertambah melalui skema Anggaran Belanja Tambahan (ABT) yang difokuskan pada perbaikan sarana prasarana sekolah, peningkatan mutu guru, dan kesejahteraan pendidik.Dalam rapat kerja dengan Komisi X, kementerian terkait memastikan bahwa pos anggaran MBG terpisah dari anggaran pendidikan. Meski secara administratif masuk dalam kelompok anggaran pendidikan, tujuannya jelas untuk mendukung terciptanya SDM sehat dan cerdas. Presiden Prabowo juga telah menginstruksikan agar dana pendidikan tidak digunakan untuk MBG, melainkan untuk renovasi infrastruktur sekolah seperti kelas, atap bocor, dan toilet.