Politisi PPP, Muhammad Romahurmuziy, mengatakan : “Koruptors Harus Perbanyak Sedekah Kepada Aparat Penegak Hukum, Jika Ingin 86”

Mataconews – Nama politisi senior Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Muhammad Romahurmuziy, atau yang akrab disapa Romi, kembali menjadi sorotan publik. Dalam sebuah pernyataan yang beredar luas, ia melontarkan pandangan kontroversial terkait perilaku korupsi di kalangan pejabat di Indonesia.

Romi secara blak-blakan menyatakan bahwa tingkat korupsi di kalangan pejabat sangatlah tinggi. Bahkan, ia menyebutkan angka yang mengejutkan.

“Saya selalu mengatakan bahwa di Indonesia itu yang namanya pejabat, 99% itu korup,” ujar Romi dalam keterangannya yang dikutip Mataconews.

Menurut Romi, meskipun persentasenya besar, terdapat lima hal mendasar yang membedakan para pejabat tersebut. Kelima faktor inilah yang kemudian menentukan apakah seorang pejabat akan berurusan dengan hukum atau tidak.

Berikut adalah 5 faktor pembeda yang disebutkan oleh Romahurmuziy:

1. Besar Kecilnya Nilai Korupsi

Romi menyebut bahwa besaran uang yang dikorupsi menjadi pembeda pertama. Mulai dari nominal kecil hingga yang bernilai fantastis.

2. Modus Operandi

Cara yang digunakan dalam melakukan tindak pidana korupsi juga menjadi pembeda. Romi menyebut beberapa modus seperti pengadaan fiktif hingga underspec (spesifikasi di bawah ketentuan).

3. Ketahuan atau Tidak

Faktor ini menjadi titik kritis. Romi menekankan apakah tindak pidana tersebut berhasil terendus atau luput dari pengawasan.

4. Bisa Dibuktikan atau Tidak

Jika suatu kasus ketahuan, maka tahap selanjutnya adalah apakah aparat penegak hukum bisa mengumpulkan bukti yang cukup untuk memprosesnya.

5. Banyak Sedekahnya atau Tidak

Poin kelima inilah yang paling menyita perhatian. Romi menyebut bahwa faktor “banyak sedekah” atau relasi dengan aparat penegak hukum menjadi penentu akhir.

“Karena kalau banyak sedekahnya, 86 juga,” ujar Romi, merujuk pada pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang sering dikaitkan dengan penghentian penyidikan.

Baca Juga : Antroposentris, Pejabat Indonesia 99 % Korup

Romi kemudian menyimpulkan bahwa fenomena ini tidak hanya terjadi di Indonesia, melainkan merupakan isu global. Menurutnya, korupsi pada dasarnya hanya bisa dilakukan oleh aktor yang memiliki akses terhadap kekuasaan.

“Bahwa korupsi itu yang bisa melakukan adalah aktor yang ada di dalam kekuasaan,” pungkasnya.

Pernyataan Romahurmuziy ini pun langsung memicu beragam reaksi. Sebagian kalangan menilai pernyataan tersebut sebagai kritik pedas terhadap sistem hukum yang dinilai masih tebang pilih, sementara yang lain menganggap pernyataan “99% pejabat korup” terlalu generalis dan tidak berdasar data empiris.

Hingga berita ini diturunkan, pihak terkait dan aparat penegak hukum belum memberikan tanggapan resmi terkait pernyataan politisi PPP tersebut. (A).