KUR, Menyusahkan Rakyat Kecil ?

MataConews.com – Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang digulirkan pemerintah sebagai andalan pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil, nyatanya masih menyisakan persoalan di lapangan. Alih-alih memudahkan akses modal bagi pelaku UMKM, realitas di masyarakat justru menunjukkan adanya kendala yang membebani rakyat kecil.

Pedagang Kecil Terpaksa ke Bank Keliling

Seorang pedagang gado-gado berinisial I mengaku terpaksa mencari pinjaman dari bank keliling (Bangke) setelah merasa prosedur perbankan terlalu berbelit. Padahal, pinjaman yang ditawarkan oleh bank keliling terbilang mudah dan cepat—hanya dengan menyerahkan KTP, dana bisa cair dalam hitungan menit.

Namun, di balik kemudahan itu, ada jeratan. Pinjaman hari ini harus dibayar cicilannya esok hari, dan terus setiap hari tanpa jeda. Kondisi ini membuat warga kesulitan memutar modal usaha, bahkan tak jarang harus “gali lubang tutup lubang” dengan mencari pinjaman lain.

Pemerintah: Agunan Tambahan Dilarang!

Dalam beberapa pekan terakhir, banyak keluhan masyarakat yang melaporkan adanya permintaan agunan tambahan saat mengajukan KUR di bawah Rp100 juta. Mulai dari sertifikat tanah, rumah, hingga BPKB kendaraan bermotor—padahal aturan jelas melarang hal tersebut.

“Sesuai pedoman pelaksanaan KUR, pinjaman hingga Rp100 juta tidak boleh dikenakan agunan tambahan dalam bentuk apapun. Tidak ada pengecualian,” tegas pernyataan resmi pemerintah.

Agunan pokok yang dimaksud cukup berupa objek usaha yang dibiayai melalui KUR itu sendiri.

Laporkan Jika Ada Pungutan dan Agunan Ilegal!

Pemerintah mengimbau masyarakat untuk segera melapor jika menemukan praktik:

· Permintaan agunan tambahan untuk KUR di bawah Rp100 juta· Adanya pungutan atau biaya jasa pengurusan yang tidak semestinya

Laporan dapat disampaikan melalui: kur.ekon.said atau kanal pelaporan resmi lainnya.

Setiap laporan akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, termasuk pemberian sanksi tegas jika ditemukan pelanggaran.

KUR Seharusnya Untuk Rakyat, Bukan Sebaliknya

Program KUR hadir untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan. Maka, integritas dan kemudahan akses harus menjadi prioritas. Jika ada pihak yang mencoba memanfaatkan celah untuk membebani rakyat kecil, sudah saatnya tindakan tegas ditegakkan.

Ikuti terus berita dan informasi terbaru seputar ekonomi rakyat hanya di MataConews.com.