Mantan wakil presiden, Jusuf Kalla, Kritik Kebijakan Politik Pemerintah Terkait Dengan WFH : “ Bukan Solusi Jitu Tekan BBM “

Mataconews – Mantan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla, melontarkan kritik tajam terhadap kebijakan pemerintah yang menerapkan work from home (WFH) sebagai upaya penghematan energi. Menurutnya, kebijakan tersebut tidak tepat sasaran dan bukan solusi jitu untuk menekan penggunaan bahan bakar minyak (BBM).

“WFH itu ingin menghemat energi. Ada dua hal di sini. Kalau di kantor, energi yang dipakai seperti lampu, AC. Itu tidak ada hubungannya dengan BBM, karena berasal dari listrik,” ujar JK, sapaan akrabnya, di Jakarta, baru-baru ini.

Ia menjelaskan, sumber listrik di Jakarta dan Jawa Barat mayoritas masih berasal dari Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berbahan bakar batu bara, bukan BBM. “Listrik di Jakarta ini sebagian besar dari PLTU. PLTU membakarnya batu bara. Jadi tidak ada hubungannya dengan BBM,” tegasnya.

Baca juga : JK Dan Anies, Serang Presiden Prabowo Subianto

Lebih lanjut, JK menyoroti bahwa penghematan BBM seharusnya lebih difokuskan pada pengurangan mobilitas pegawai ke kantor. Namun, menurutnya, hal itu bisa diatasi dengan cara lain, seperti memanfaatkan transportasi sederhana hingga bersepeda, terutama di daerah kabupaten yang kecil.

Yang menjadi kekhawatiran utama JK adalah dampak negatif WFH terhadap produktivitas dan pelayanan publik. “Efeknya mereka tidak kerja. Layanan pemerintah itu besar sekali. Apalagi kalau masih diminta pengusaha lagi. Bagaimana penjualan, bagaimana produksi? Kita turun. Itu bahaya sekali akibatnya,” imbuhnya.

JK mengingatkan agar pemerintah tidak mendidik budaya instan dengan beristirahat saat menghadapi krisis. “Jangan kita mendidik, mengajar, memberikan budaya, kalau ada masalah suruh istirahat. Ini dalam kondisi krisis, kita harus lebih produktif. Harus bekerja dengan betul,” pungkasnya.

Kritik ini menambah daftar suara yang menilai kebijakan WFH tidak efektif jika tujuan utamanya hanya penghematan energi, tanpa memperhatikan produktivitas nasional. (A).