MATACONEWS – Jakarta, 11 Maret 2026 – Rapat dengar pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI dengan Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo De Sousa Mota, berlangsung ricuh pada Rabu (11/3/2026). Pasalnya, orang nomor satu di BUMN pangan tersebut memutuskan untuk tidak hadir dengan alasan kesehatan, memicu kemarahan para anggota dewan yang tengah mengusut polemik impor 105.000 unit mobil pick up dari India .
Ketidakhadiran Joao Angelo langsung mendapat sorotan tajam dari Anggota Komisi VI DPR RI, Mufti Anam. Dalam rapat yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, ia mengungkapkan kekecewaannya terhadap sikap pimpinan Agrinas yang dinilai tidak koperatif .
Baca juga : Filsafat Antroposentris, Pejabat Negara 99%Korup
“Izin pimpinan, kami tentu kecewa dengan ketidakhadiran Pak Dirut. Maka pada kesempatan kali ini kami minta ini ditunda keseluruhannya pimpinan,” tegas Mufti Anam dalam ruang rapat, dikutip dari keterangannya, Rabu (11/3/2026).
Kronologi Kemarahan DPR
Mufti Anam membeberkan kronologi komunikasi yang simpang siur terkait kehadiran Dirut Agrinas. Pihaknya menerima konfirmasi pada pukul 10.45 WIB bahwa Joao Angelo akan hadir. Namun, situasi berubah hanya dalam hitungan menit.
“Pagi-pagi kami terima berita dari media bahwa impor 105 ribu mobil. Tadi belum dijelaskan juga bahwa pimpinan kami terima konfirmasi dari Pak Dirut jam 10.45 katanya hadir. Kemudian 5 menit kemudian alasan yang lain dan 10 menit kemudian alasan sakit,” ujar Mufti Anam.
Keraguan atas alasan kesehatan pun disampaikan. “Dan ditanya sakitnya di rumah sakit mana, kemudian menjawab katanya demam di rumah,” tambahnya sinis.
Akibat ketidakhadiran ini, Komisi VI DRI RI memutuskan untuk menunda seluruh agenda rapat. Mereka mengultimatum Joao Angelo untuk segera memenuhi panggilan tanpa alasan.
“Kami minta keseluruhan dari Agrinas untuk bagaimana Pak Dirut untuk bisa hadir di tempat ini. Kapan Pak? Tolong di-WA hari ini. Apakah nanti malam, apakah besok, kami tunggu Pak di tempat ini,” tegas Mufti Anam.
Sorotan Utama: Impor 105.000 Mobil India dan Indikasi Masalah Anggaran
Kemarahan DPR ini dipicu oleh besaran proyek yang dianggap mengabaikan produk lokal dan tidak transparan. Komisi VI mengaku tidak pernah mengetahui rencana impor 105.000 kendaraan niaga dari India yang diperuntukkan bagi program Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih.
“Karena ini serius bagi kami. Karena 105 ribu mobil itu sangat besar sekali. Kami ingin tahu itu kepentingan siapa. Karena kami tanya tadi Pak Menteri Koperasi tidak tahu,” tegas Mufti.
Pernyataan ini mengonfirmasi pernyataan Menteri Koperasi, Ferry Juliantono, yang sebelumnya mengaku tidak mengetahui detail teknis pengadaan kendaraan tersebut karena merupakan wewenang PT Agrinas Pangan Nusantara .
Lebih lanjut, Mufti Anam menyoroti potensi masalah dalam pengelolaan anggaran, yang patut diduga merugikan desa. “Termasuk KDMP yang itu biaya pembangunnya 1,6 miliar sampai ke desa-desa hanya 700 juta. Sisanya uangnya kemana? Juga kami ingin tanya itu dana pinjaman dari perbankan atau dari negara,” ungkapnya.
Ia menilai bahwa ketidakhadiran Dirut Agrinas merupakan bentuk pelecehan terhadap institusi DPR, Kementerian Koperasi, dan konstitusi.
“Ini serius kami tidak mau main-main lagi dalam persoalan ini. Kami minta Pak Menteri Koperasi bisa lebih tegas kepada Agrinas karena Agrinas bukan hanya melangkahi konstitusi kita, melecehkan rakyat tapi juga melecehkan Pak Menteri Koperasi,” pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak PT Agrinas Pangan Nusantara belum memberikan konfirmasi resmi terkait panggilan ulang dari DPR RI. (A)
About the Author
