SekjenDPP PDIP Hasto Kristiyanto Menumpahkan Dendam Politiknya Kepada Jokowi, Di Hari Kesaktian Pancasila?

Mataconews – Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristiyanto, kembali menyoroti kondisi fiskal yang tengah dihadapi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dalam pernyataannya, Hasto menegaskan bahwa persoalan tersebut bukan semata-mata berasal dari kebijakan Prabowo, melainkan merupakan “akibat-akibat sebelumnya” dari era kepemimpinan Presiden ke-tujuh, Joko Widodo.

Hasto merinci sejumlah kebijakan masa lalu yang dinilainya membebani anggaran negara, antara lain:

1. Belanja Bantuan Sosial (Bansos) Besar-besaran: Demi kepentingan elektoral, belanja bansos disebut mencapai lebih dari 13 miliar USD menurut sejumlah pengamat politik luar negeri.

2. Infrastruktur Minim Multiplayer Effect: Pembangunan infrastruktur, termasuk pemindahan Ibu Kota Nusantara (IKN), dinilai tidak memberikan efek berganda yang signifikan terhadap perekonomian rakyat.

3. Hilirisasi untuk Oligarki: Kebijakan hilirisasi yang digaungkan sebelumnya dinilai hanya menguntungkan segelintir oligarki.

“Bukan karena dari Presiden Prabowo, tapi karena akibat-akibat sebelumnya,” tegas Hasto.

Lebih lanjut, politisi senior PDIP itu mengkritisi apa yang disebutnya sebagai “kerusakan sistem hukum, politik, dan demokrasi.” Menurutnya, rakyat pada akhirnya akan meminta pertanggungjawaban atas berbagai kebijakan yang tidak berpihak pada kepentingan publik.

“Turun ke bawah bukan persoalan elektoral, tapi harusnya pertanggung jawaban seorang pemimpin,” pungkasnya.

Pernyataan Hasto yang disampaikan di momen menjelang Hari Kesaktian Pancasila ini pun memicu beragam tafsir. Sebagian kalangan menilai ini sebagai kritik kebijakan biasa, sementara yang lain melihatnya sebagai bentuk “dendam politik” terhadap Jokowi, mengingat dinamika hubungan antara PDIP dan mantan presiden yang kian memanas.

Namun, Hasto membantah nada dendam. Ia menegaskan bahwa kritiknya adalah bagian dari proses demokrasi dan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan, bukan sekadar urusan elektoral atau kepentingan jangka pendek. (A).